![]() |
| Ket. Foto : Dr. Alexander Frengklyn Tungga, S.H., M. Hum |
Oleh: Dr. Alexsander Frengklin Tungga, S.H., M.Hum.
Akademisi Hukum dan Praktisi Advokat
KUPANG, A1Channel.id — Apakah hukum masih mampu berdiri tegak ketika dugaan tindak pidana melibatkan seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan publik?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan di tengah perhatian masyarakat terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang.
Perkara ini bukan sekadar persoalan hukum individual. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi ujian terhadap prinsip fundamental negara hukum, yakni Equality Before the Law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum.
Jabatan, kekayaan, pengaruh politik, maupun kedudukan sosial tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA dan sejumlah media nasional pada 13–14 November 2026, Polda Nusa Tenggara Timur membenarkan telah menerima laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Laporan tersebut disebut terdaftar dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Kepolisian menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan.
Penting ditegaskan bahwa laporan polisi bukanlah putusan pengadilan. Pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Penentuan kesalahan harus melalui proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, status perkara yang masih dalam penyelidikan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan.
RELASI KUASA: KETIKA JABATAN BERPOTENSI MENJADI ALAT PENYALAHGUNAAN
Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual tidak selalu dapat dipahami hanya melalui keberadaan kekerasan fisik atau ancaman yang terlihat secara langsung.
Ada aspek lain yang juga harus diperhatikan, yakni relasi kuasa.
Kekuasaan dapat muncul melalui jabatan, kewenangan, kepercayaan, pengaruh, maupun ketergantungan seseorang terhadap pihak lain.
Dalam hubungan yang tidak setara, seseorang dapat berada pada posisi rentan karena mengharapkan pekerjaan, bantuan, perlindungan, atau kesempatan tertentu.
Apabila dalam suatu peristiwa terbukti terdapat penyalahgunaan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh untuk memaksa maupun menyesatkan seseorang dalam konteks seksual, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6 huruf c, secara tegas mengatur perbuatan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, termasuk pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang.
Ketentuan ini menjadi penting untuk menguji apakah terdapat penyalahgunaan posisi atau pengaruh yang digunakan untuk menggerakkan seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Jika informasi mengenai adanya penawaran atau peluang pekerjaan yang disebut menjadi awal pertemuan dalam perkara ini benar merupakan bagian dari rangkaian peristiwa, maka penyidik perlu mendalami seluruh konteksnya.
Siapa yang menawarkan pekerjaan? Bagaimana komunikasi berlangsung? Apa tujuan pertemuan? Apakah terdapat hubungan ketergantungan? Dan apakah kedudukan atau pengaruh tertentu digunakan untuk memengaruhi kehendak korban?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian, bukan melalui asumsi maupun tekanan opini publik.
KUHP NASIONAL DAN UU TPKS: PENYIDIK HARUS CERMAT MENENTUKAN PASAL
Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku.
Pasal 473 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan, termasuk perbuatan memaksa seseorang bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta bentuk-bentuk perbuatan lain yang dirumuskan dalam pasal tersebut.
Sementara itu, UU TPKS memberikan pengaturan khusus mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan relasi ketergantungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c.
Karena itu, penyidik harus mengidentifikasi secara tepat bentuk perbuatan yang dilaporkan, unsur-unsur tindak pidana yang relevan, serta alat bukti yang mendukung penerapan ketentuan pidana.
Penerapan pasal tidak boleh hanya didasarkan pada istilah yang berkembang di masyarakat atau pemberitaan media. Konstruksi hukum harus dibangun berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
JABATAN PUBLIK DAPAT MENJADI FAKTOR PEMBERAT, TETAPI ADA SYARATNYA
Persoalan lain yang menarik untuk dikaji adalah kemungkinan penerapan pemberatan pidana terhadap pejabat publik.
Pasal 15 ayat (1) huruf d UU TPKS mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.
Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena seseorang menjabat sebagai kepala daerah.
Harus dibuktikan pula hubungan dan keadaan yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut.
Dengan demikian, informasi mengenai peluang pekerjaan dalam perkara ini perlu diperiksa secara mendalam. Penawaran pekerjaan tidak otomatis membuktikan adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
Hukum pidana harus diterapkan secara tepat, bukan sekadar keras dalam menyebut ancaman hukuman.
PEMBUKTIAN TIDAK BOLEH HANYA BERGANTUNG PADA VISUM
Dalam perkara kekerasan seksual, salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian.
Tidak semua peristiwa kekerasan seksual berlangsung di hadapan saksi mata. Bahkan, tidak semua peristiwa meninggalkan luka fisik yang dapat terlihat secara langsung.
Oleh karena itu, UU TPKS menyediakan pengaturan khusus mengenai alat bukti.
Pasal 24 UU TPKS mengakui berbagai alat bukti, termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana, informasi dan dokumen elektronik, barang bukti, rekam medis, keterangan psikolog atau psikiater, serta hasil pemeriksaan forensik.
Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban dapat cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Artinya, tidak adanya saksi mata yang melihat langsung tidak dengan sendirinya menggugurkan perkara.
Namun, hasil visum juga tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya penentu identitas pelaku maupun terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.
Penyidik perlu memeriksa secara menyeluruh:
1. Keterangan korban dan saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa.
2. Komunikasi elektronik, pesan, panggilan, dan rekaman yang relevan.
3. Kondisi tempat kejadian perkara.
4. Hasil pemeriksaan medis dan forensik, termasuk visum apabila tersedia.
5. Informasi mengenai penawaran pekerjaan dan komunikasi yang mendahului pertemuan.
6. Bukti lain yang diperoleh secara sah dan relevan dengan perkara.
Pembuktian harus dilakukan secara objektif agar tidak ada fakta penting yang terlewatkan.
PERLINDUNGAN KORBAN ADALAH KEWAJIBAN NEGARA
UU TPKS tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan restitusi sebagai bagian penting dari penanganan perkara.
Pasal 22 UU TPKS mengharuskan aparat penegak hukum menghormati hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat saksi, korban, tersangka, maupun terdakwa.
Pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan intimidasi, pertanyaan yang menyudutkan korban, atau pertanyaan mengenai kehidupan pribadi dan kesusilaan yang tidak relevan dengan perkara.
Identitas korban juga harus dilindungi.
Media massa dan masyarakat perlu menghindari penyebaran nama lengkap, alamat, foto, maupun informasi lain yang dapat mengungkap identitas korban.
Di sisi lain, Pasal 23 UU TPKS pada prinsipnya melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur undang-undang.
Dengan demikian, perdamaian atau pemberian uang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai pengganti proses hukum dalam perkara TPKS.
Namun, setiap tindakan dan kesepakatan tetap harus diperiksa berdasarkan konteks serta fakta yang dapat dibuktikan.
KETIKA YANG DILAPORKAN ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN
Perkara ini seharusnya menjadi ujian bagi profesionalitas aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur.
Kepolisian harus mampu menunjukkan bahwa proses hukum berjalan tanpa tekanan politik, tanpa intervensi kekuasaan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.
Penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Setiap keterangan harus diuji. Setiap alat bukti harus diperiksa. Setiap kesimpulan harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, hak pihak yang dilaporkan untuk memberikan keterangan dan membela diri juga harus dihormati.
Masyarakat memiliki hak melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Akan tetapi, pengawasan tersebut tidak boleh berubah menjadi penghakiman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
JABATAN BUKAN KEKEBALAN HUKUM
Pada akhirnya, persoalan ini membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar dugaan tindak pidana individual.
Ini adalah ujian terhadap keberanian negara hukum dalam menghadapi kekuasaan.
Seorang pejabat publik memperoleh jabatan untuk menjalankan amanah masyarakat. Jabatan tersebut bukanlah hak istimewa untuk berada di atas hukum, melainkan tanggung jawab yang menuntut integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang siapa orang yang dilaporkan.
Sebaliknya, jika unsur tindak pidana tidak terbukti, hak pihak yang dilaporkan juga harus dilindungi melalui proses hukum yang adil.
Keadilan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Perlindungan korban tidak boleh diabaikan. Dan asas praduga tak bersalah tidak boleh dikesampingkan.
Sebab, ukuran sesungguhnya dari negara hukum bukanlah seberapa kuat seseorang memegang kekuasaan, melainkan seberapa teguh hukum ditegakkan ketika berhadapan dengan kekuasaan itu sendiri.
Paul Adrian Amalo| A1Channel.id
Media Informasi, Edukasi, dan Kontrol Sosial
Referensi hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan pandangan dan analisis hukum penulis. Seluruh uraian mengenai perkara merupakan dugaan berdasarkan pemberitaan, bukan fakta yang telah diputus pengadilan. Nomor laporan, status penanganan perkara, dan perkembangan penyidikan perlu diverifikasi kembali berdasarkan keterangan resmi kepolisian sebelum publikasi.
