 |
| Foto : Kasi Pidsus Kejari Kab. Kupang Andre P. keya, SH dan Terpidana Kasus Korupsi Penyertaan Modal PDAM Kab. Kupang |
Kupang, A1-Channel -- Jaksa Eksekutor Kejari Kabupaten Kupang melakukan Pemulihan Kerugian Negara yang signifikan senilai Rp. 323.201.000 terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal dari Pemkab Kupang kepada PDAM Kab Kupang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan Terpidana atas nama David Adrianus Lappe Rihi yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4421 K/Pid.Sus/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
Pemulihan tersebut dilakukan oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan cara melakukan penyetoran ke Kas Negara terhadap hasil lelang obyek barang bukti bernilai ekonomis yang sebelumnya disita oleh Jaksa Penyidik berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merek Toyota Fortuner dan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Kawasaki milik terpidana David Aprianus Lappe Rihi.
Kedua obyek barang tersebut telah dilelang oleh KPKNL dan hasilnya senilai Rp. 323.201.000 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2025 selanjutnya bukti penyetoran ke kas negara tersebut diserahkan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang Andrew Keya selaku Jaksa Eksekutor kepada pihak Lapas Kupang pada hari Kamis 20 Maret 2025 untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengurangan Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadap terpidana David Lape Rihi.
Selain itu, terdapat barang bukti bernilai ekonomis lainnya yang akan dilakukan pelelangannya tahun ini, yakni satu unit mobil Innova dan 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.174 M2 terletak di kelurahan Oesapa.
Bahwa seluruh barang terpidana yang dilelang tersebut akan dijadikan pengurangan Uang Pengganti senilai Rp. 2.843.446.868,2 (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sen) subsidair 3 (tiga) tahun.
Langkah yang dilakukan Jaksa Eksekutor ini sebagai upaya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, untukpemulihan kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi. (Tim)