 |
| Foto : Jongki Asadoma |
Kota Kupang, A1Channel.id — Pemerhati politik dan kebijakan publik, Jongki Asadoma, mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program ini telah membuat masyarakat NTT tertinggal dalam akses energi bersih dan terjangkau.
“Pertamina sudah menyatakan kesiapan menyalurkan elpiji 3 kilogram ke seluruh wilayah NTT. Tapi tanpa kebijakan resmi dari pemerintah daerah, program konversi tidak bisa dijalankan,” ujar Jongki dalam pernyataan langsung di Kupang, Rabu (20/8).
Program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg merupakan kebijakan nasional yang dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya pada periode 2007–2014. Namun hingga kini, NTT belum menjalankan konversi secara resmi, sehingga belum mendapat alokasi elpiji bersubsidi dari pemerintah pusat.
Jongki menyoroti bahwa masyarakat NTT masih bergantung pada minyak tanah, dengan kebutuhan mencapai sekitar 7.600 kiloliter per bulan. Ketergantungan ini dinilai membebani ekonomi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat kecil.
“Ini bukan soal kesiapan teknis. Infrastruktur seperti terminal LPG dan jaringan distribusi sudah dibangun. Yang belum ada adalah keberanian politik dari Pemprov NTT untuk menetapkan kebijakan konversi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk memulai program sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Tanpa regulasi dan komitmen dari Pemprov, masyarakat NTT akan terus tertinggal dalam akses energi bersubsidi.
Jongki berharap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menjadikan isu ini sebagai prioritas kebijakan. “Energi bersih dan terjangkau adalah hak rakyat. Jangan biarkan mereka terus menjerit karena harga minyak tanah yang terus naik,” tutupnya.*TIM*