 |
| Ket. Foto : Jacob Petrus Nalle |
Opini, oleh : Jacob Petrus Nalle (Sekretaris DPD Projo NTT)
Sekretaris DPD Projo Nusa Tenggara Timur, Jacob Petrus Nalie (Yuzh Yuno), menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalamfase dialektika demokrasi, sebuah proses pencarian bentuk yang belum final dan terus bergerak mengikuti kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi sangsa
"Demokrasi Indonesia tidak sedang runtuh, tetapi sedang berproses la bergerak secara dialektis-kadang maju, kadang mundur-namun selalu mencari bentuk yang paling mampu menjawab tujuan utamanya: kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat," tegas Yuzh dalam pernyataan sikap DPD Projo NTT menanggapi wacana sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurut Yuzh, sikap DPP Projo yang menyetujui kompromi pemilihan Gubernur melalui DPRD sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih langsung oleh rakyat, harus dibaca bukan sebagai doktrin permanen, melainkan jawaban taktis atas kondisi politik objektif hari ini
Kompromi Strategis, Bukan Penyerahan Prinsip
Politisi muda NTT ini, menekankan bahwa DPD Projo NTT sejalan secara prinsip dengan DPP Projo, namun memberikan penekanan kritis agar kompromi ini tidak jatuh menjadi kompromi elitis
"Kita harus jujur mengatakan bahwa DPRD hari ini belum sepenuhnya menjadi institusi demokrasi yang sehat. Dalam banyak kasus, ia justru mengalami pembusukan fungsi rapresentasi Jika kewenangan memilih kepala daerah diserahkan begitu saja tanpa desain pengaman yang kuat,. maka moral hazard, politikuang, dan transaksi kekuasaan sangat mungkin subur," ujar Yuzh Namun demikian, Yuzh menegaskan bahwa menciak kompromi secara nitam-putih juga bukan jalan keluar
"Dalam situasi politik nasional yang membutuhkan stabilitas, efisiensi, dan konsolidasi pemerintahan, kompromi ini dapat dipahami sebagai langkah transisional, bukan sebagai tujuan akhir demokrasi Indonesia," tambahnya
Demokrasi sebagai Alat, Bukan Berhala
DPD Projo NTT menekankan bahwa demokrasi bukan tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Karena itu, perdebatan mekanizare Pilkada harus selalu dikaitkan dengan hasil nyata bagi rakyat, bukan sekadar prosedur normatif.
"Pemilihan langsung atau tidak langsung sama-sama bisa gagal jika tidak disertai dengan sistem pengawasan publik, transparansi dan sanksi yang keras. Sebaliknya, mekanisme apa pun bisa pa pun bekerja jika diletakkan dalam desain kelembagaan yang berpihak pada rakyat," kata Yuzh.
Dalam konteles itu, DPD Projo NTT mendorong agar jika pemilihan Gubernur melalui DPRD diberlakukan, maka harus disertai dengan: 1) Uji publik terbuka dan wajib bagi calon Gubernur: 2)
Transparansi total proses pemilihan di DPRD); 3) Saniksi pidana berat terhadap praktik transaksional 4) Hak evaluasi rakyat melalui mekanisme recall politik dan audit kinerja periodik
Tanpa itu, menurut Yuzh, kompromi hanya akan memindahkan arena transaksi dari rakyat ke elite
Kompromi Hariln, Reformasi Besok
Yuzh juga menegaskan bahwa sikap Projo-baik di pusat maupun di daerah-harus dibaca dalam kerangka dialektika sejarah
"Apa yang dianggap realistis hari ini bisa menjadi tidak relevan besok. Ketika kondisi sosial pendidikan politik rakyat, dan institusi demokrasi kita membaik, maka sistem pemilihan pemimpin baik pusat maupun daerah harus kembali dievaluasi dan diperbaiki," tegasnya.
Menurutnya, kompromi strategis hari ini tidak boleh membunuh imajinasi demokrasi masa depan
"Projo tidak boleh menjadi organisasi yang membekukan sejarah. Kita harus menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga agar demokrasi tetap hidup, lentur, dan selalu berpihak pada rakyat kecil." kata Yuzh
Menjaga Kegembiraan Rakyat dalam Dermokrasi
DPD Projo NTT juga menggarisbawahi pernyataan Ketua Umum DPP Projo bahwa efisiensi pemerintahan tidak boleh menghilangkan kegembiraan rakyat dalam demokrasi
"Partisipasi politik rakyat bukan sekadar memilih, tetapi merasa memiliki negara. Jika kegembiraan. Itu hilang, maka demokrasi akan berubah menjadi prosedur dingin tanpa jiwa," tutup Yuzh
DPD Projo NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap perubahan sistem politik nasional secara kritis, strategis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, seraya menyadari bahwa demokrasi indonesia masih dan akan terus bergerak.*******